Pengelolaanarsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip; 4. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan; 5. Pelaksanaan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh arsiparis. Dalam pasal 31, pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan : a. Penciptaan arsip; b. BidangSosial o Pada masa pendudukan Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjalani romusha. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah dan makanan. Pengerahan tenaga kerja secara paksa dengan kondisi yang sangat menyedihkan untuk membangun infrastruktur perang Jepang. o Terjadinya perbudakan seksual terhadap wanita (Jugun Ianfu Jawabanyang benar adalah C. Romusha Romusha merupakan pengerahan tenaga rakyat secara paksa yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang. Tujuan Jepang melakukan tanam paksa atau Romusha yaitu, untuk persiapan perang Asia Timur Raya serta memenuhi kebutuhan tentara jepang. Jadi, jawaban yang benar adalah Dilansirdari Ensiklopedia, pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintah pendukung jepang disebut sekeret. 51 seconds ago. Less than a minute. Share. Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Telegram Line. Check Also. Close. BANK SOAL. Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Persetujuan Bersama Antara: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN Rakyatdituntut untuk menaikkan produksi tanaman jarak dan menjadi pekerja Pengerahan tenaga di desa-desa, menimbulkan perubahan sosial yang luas. Dengan demikian pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar, dalam birokrasi pemerintahan. Selama zaman Hindia Belanda, jabatan–jabatan penting dalam pemerintahan aS6Tpxa. 41 Sejarah Indonesia Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semimiliter sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader- kader yang memelopori program Kemak muran Bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu men jadi tempat indoktrinasi kejepangan. » Coba pikirkan baik-baik, mengapa Jepang melakukan pembatasan dan pengendalian pendidikan di Indonesia? 3. Pengerahan Romusa Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti disebutkan di atas telah membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk pengerahan tenaga romusa. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan romusa? Coba cari jawabnya Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya, kemudian di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai, yang ada di setiap daerah. Di unduh dari 42 Kelas XI SMAMASMKMAK Semester 2 Rakyat yang dijadikan romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Sebab, rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, di beberapa kota pernah terdapat beberapa romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Romusa sukarela terdiri atas para pegawai yang bekerja tidak digaji selama satu minggu di suatu tempat yang penting. Salah satu contoh ada rombongan dari Jakarta dipimpin oleh Sukarno. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut “Pekan Perjuangan Mati-Matian”. Akan tetapi lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Rakyat Indonesia yang menjadi romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup, padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit bahkan mati kelaparan. Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propa ganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi romusa itu sebagai “Prajurit Ekonomi” atau “Pahlawan Pekerja”. Para romusa itu Sumber Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 Perang dan Revolusi, 2012. Gambar romusa sedang bekerja. Di unduh dari 43 Sejarah Indonesia diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada periode itu sudah sekitar tenaga romusa di kirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja. Bagaimana dampak dari kebijakan dan tindakan Jepang tersebut? Yang jelas penderitaan rakyat tidak berkurang tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan. Bahan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Gelandangan di kota- kota besar makin tumbuh sumbur, seperti di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Masyarakat hidup dalam kesulitan. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan. » Coba lakukan refleksi, bagaimana perasaan dan penilaianmu terkait dengan praktik romusa itu 4. Perang Melawan Tirani Jepang Arif Minardi Agama Friday, 03 Feb 2023, 1613 WIB Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf - foto istimewa Ucapan Selamat dan Surat Terbuka untuk Ketua Umum PB NU. Segenap serikat pekerja mengucapkan selamat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU terkait dengan Harlah Satu Abad NU yang mana puncak acara diselenggarakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa 7/2/2023. Selain mengucapkan selamat kami juga menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab dipanggil Gus Yahya. Jutaan orang akan menghadiri puncak peringatan Harlah satu abad NU, diantara massa yang hadir tentunya mayoritas adalah akar rumput NU. Yang notabene berprofesi sebagai pekerja/buruh, petani, nelayan, pedagang di pasar tradisional hingga pekerja seni. Semuanya tumplek blek mempererat silaturahmi dan jiwa persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Yahya yang kami hormati, Surat terbuka ini saya awali dengan harapan semoga memasuki abad ke-2, NU semakin digdaya dalam memperjuangkan rasa keadilan rakyat dan lebih totalitas membantu perjuangan kaum pekerja/buruh untuk mencapai kesejahteraan dan pengembangan profesinya. Apalagi pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah ketenagakerjaan yang sangat kompleks terkait dengan gelombang disrupsi teknologi yang melanda dunia serta berlarut-larutnya perselisihan dan silang sengketa dampak dari pemberlakuan UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja. Berharap agar Gus Yahya bersedia mengambil peran untuk mencari solusi perburuhan nasional yang adil dan setara. Memihak kepada kepentingan rakyat luas, yang lemah saat menghadapi hukum dan kekuasaan. Masih hangat dalam ingatan kaum pekerja terkait dengan pemihakan ulama NU saat mendirikan Sarbumusi kini Konfederasi Sarbumusi . Didirikan pada 27 September 1955 di Pabrik Gula Tulangan Sidoarjo dengan nama Sarekat Buruh Muslimin Indonesia Sarbumusi lahir sebagai respons para ulama terhadap dunia perburuhan di Indonesia, utamanya untuk memperjuangkan buruh Muslimin wa bil khusus buruh Nahdliyin. Betapa gigihnya pembelaan para ulama kepada kaum buruh. Karena Keberadaan SP/SB merupakan upaya untuk berlakunya hubungan kerja yang adil dengan posisi yang setara sehingga dapat mengangkat martabat buruh. Hal ini didasari atas dua hadits Rasulullah saw berikut "Berikan upah buruh sebelum keringatnya kering." HR Bukhari "Barangsiapa mempekerjakan seroang buruh, maka beritahukanlah upah yang akan diterima oleh si buruh." HR Al Baihaqi. Gus Yahya yang kami hormati, Saat ini PB NU diharapkan menghimpun daya dan pikiran segenap komponen bangsa terkait dengan Strategi Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja. Baik melalui diskusi langsung maupun aksi di lapangan, hingga membuat rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Era pasar bebas sudah berlangsung di seluruh dunia. Di Tanah Air, pemberlakukan pasar bebas belum disertai dengan persiapan yang matang terkait dengan sistem pengembangan dan rekrutmen tenaga kerja yang berdaya saing. Kondisnya semakin memprihatinkan karena era pasar bebas dibarengi dengan dunia yang dilanda oleh disrupsi teknologi. Disrupsi itu telah menjungkir balikan sistem ketenagakerjaan. Juga telah mengalienasi hukum dan aturan ketenagakerjan. Disruspsi teknologi menyebabkan aturan ketenagakerjaan yang selama ini berlaku menjadi tidak relevan lagi. Hukum ketenagakerjaan pada prinsipnya terbagi dalam Segmen 1; Sebelum Hubungan Kerja Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja, Segmen 2; Saat Hubungan Kerja Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial, Segmen 3; Setelah Hubungan Kerja Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaiannya,Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan ketenagakerjaan semua segmen diatas akibat disrupsi teknlogi dan pasar bebas menjadi teralienasi, kurang relevan serta sulit diterapkan. Para pengusaha dan pelaku pasar bebas cenderung mengangkangi hukum ketenagakerjaan. Hal itu seperti terlihat dalam sektor ketenagakerjaan yang terkait dengan ekonomi digital, contohnya angkutan online. Yang mana dalam hal perekrutan, jam kerja, upah, jaminan sosial, perundingan dan kententuan tentang PHK, dan lain-lain semua tidak mengikuti hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Semua aspek ketenagakerjaan dikendalikan oleh mesin digital yang berbentuk aplikasi. Kondisi ketenagakerjaan tingkat global dan lokal terus diwarnai dengan tren negatif terkait adanya disparitas atau ketimpangan pasar tenaga kerja. Ketimpangan pasar itu berupa kurangnya tenaga kerja terampil atau ahli utamanya di sektor industri. Disisi lain spesifikasi penganggur sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kondisi timpang diatas sesuai dengan laporan konsultan terkemuka dunia Hays. Dalam laporannya Hays Global Skills Index yang melakukan survei terhadap 30 negara menunjukkan adanya tren ketimpangan berupa semakin lebarnya jarak antara kebutuhan perusahaan akan pekerja trampil atau ahli dengan pencari kerja. Sektor ketenagakerjaan di negeri ini sangat sensitif dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi perekonomian global. Perlambatan ekonomi langsung menimbulkan guncangan ketenagakerjaan. Elastisitas ketenagakerjaan atau employement elasticity terus berkurang. Penurunan elastisitas ketenagakerjaan juga disebabkan oleh kurangnya perlindungan terhadap pasar domestik dari kegiatan impor. Selain itu jenis investasi yang masuk ke Indonesia persentasenya lebih banyak ke sektor yang padat modal dan teknologi. Untuk mengatasi dampak pasar bebas dan disrupsi teknologi angkatan kerja perlu mendapatkan instruktur atau pelatihan yang andal. Angkatan kerja baru perlu navigasi dan pembekalan agar termotivasi serta mampu bersaing secara global. Supermentor atau supercoach atau instruktur super bisa diperankan oleh mereka yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang hebat, baik perorangan maupun kelompok. Peran supermentor sangat penting untuk menumbuhkan karakter unggul terhadap tenaga kerja sesuai kemajuan zaman yang mengedepankan daya imajiansi dan difusi inovasi. Revolusi ketenagakerjaan sangat membutuhkan peran Supermentor yang bekerja secara masif. Warga negara yang memiliki kriteria sebagai Supermentor sebaiknya diterjunkan ke Balai Latihan Kerja secara berkesinambungan. Supermentor membantu memahami dan mendalami ragam profesi yang akan mereka geluti. Mengenalkan naker terhadap ragam profesi masa depan yang dibutuhkan oleh dunia kerja perlu sistematika dan disiplin ilmu yang aktual dan relevan. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Minardi, Ketua Umum FSP LEM SPSI dan selaku Sekjen KSPSI akudannu lombanulisretizen satuabadnu Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Agama Sejak Sistem Tanam Paksa, tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting, untuk itu tenaga kerja rakyat diperlukan untuk penanaman, penggarapan, pemanenan, pengangkutan dan pengolahan di pusat-pusat pengolahan atau Proses pengerahan tenaga kerja mendorong pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan dengan para pejabat pribumi lewat ikatan tradisionalnya. Melalui ikatan tradisional pribumi, pemerintah memperoleh tenaga kerja yang diperlukan. Maka, para pejabat pribumi mulai melibatkan keluarga-keluarga petani untuk dijadikan sebagai tenaga kerja Tabel dan Tabel Oleh karena itu, Sistem Tanam Paksa menyentuh unsur tenaga kerja dari kehidupan masyarakat agraris pedesaan 208 Rikardo, hlm. 125-128. 209 Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, Hlm 67 210 Ong Hok Ham, Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong ; Refleksi Historis Nusantara, Tabel Keterlibatan keluarga dalam Sistem Tanam Paksa Wilayah Sistem Tanam Paksa Permulaan Pertengahan Akhir Seluruh Jawa 1,13 1,14 1,14 Bagelen 0,9 1,0 2,0 Semarang 1,5 1,6 2,8 Surabaya 1,7 1,5 1,4 Cirebon 1,0 1,5 2,0 Sumber Robert Van Niel, Sistem Tanam Paksa Di Jawa, Jakarta, LP3ES, hlm. 94 Untuk kasus tertentu yaitu sekitar tahun 1840-an dikerahkan 400-500 ribu keluarga sebagai tenaga kerja untuk penanaman dan perawatan tanaman kopi sekitar 200 juta pohon di Jawa211 dan pemerintah pada tahun 1858 memerlukan tenaga kerja untuk menanam tanaman ekspor, seperti penanaman kopi, tebu dan nila dibutuhkan berturut-turut dan orang Sedangkan untuk karesidenan yang menerapkan Sistem Tanam Paksa, banyak terjadi kenaikan dan penurunan persentase keterlibatan penduduk dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa khusus semua tanaman ekspor. Keadaan ini dapat dijelaskan oleh keadaan daerah masing-masing, yaitu seberapa besar jumlah penanaman tanaman ekspor di daerahnya serta perbedaan kondisi setempat terhadap kecocokan penanaman jenis tanaman yang ditentukan Tabel . Jika daerah yang bersangkutan memiliki lahan yang luas, maka akan dibutuhkan tenaga kerja yang sangat besar untuk mengurus dan mengolah tanaman itu. Misal, terjadi di karesidenan Banten pada tahun 1837, kebutuhan tenaga kerja penduduk sekitar 76%, sedangkan pada tahun 1840, kebutuhan tenaga kerja sekitar 92%, dan pada tahun 1845, sekitar 48%. Ini dapat diketahui, kalau Sistem Tanam Paksa 211 Robert Van Niel, hlm. 91-92. 212 membutuhkan tenaga kerja selalu mengalami peningkatan dan penurunan yang disebabkan oleh jumlah penanaman tanaman ekspor serta kecocokan penanaman jenis tanaman yang ditentukan Tabel Pengerahan tenaga kerja rakyat ini terbagi atas tiga macam pelayanan yaitu “ kerja wajib umum “ heerendiensten, “ kerja wajib pancen “ pancen diesten, dan “ kerja wajib garap penanaman “ cultuurdiensten213. Kerja wajib umum, mencakup pelayanan kerja untuk umum, seperti pembuatan atau perbaikan jalan jalan-jalan untuk distribusi hasil perkebunan, misal memperbaiki jalan yang dibuat Daendels sekaligus sebagai sarana penyaluran hasil produksi dari lahan perkebunan ke pabrik-pabrik, pembuatan bangunan gedung perkantoran dan penjagaan tawanan. Kerja wajib pancen layanan pribadi, menyangkut tugas pelayanan kerja pertanian di tanah milik para kepala-kepala pribumi. Kerja wajib garap penanaman, menyangkut pengerahan tenaga kerja untuk mengerjakan pembuatan lahan perkebunan membuka lahan, pembuatan dan perbaikan irigasi untuk perkebunan, kegiatan penanaman, pengangkutan hasil panen ke tempat penimbunan kopi,nila atau ke pabrik pengolahan tebu dan kerja lain di perkebunan 213 Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo hlm. 59. 214 Tabel Keterlibatan penduduk pedesaan dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa periode 1837-1845215 Karesidenan Persentase keterlibatan penduduk dalam Persentase penggunaan tanah untuk penanaman kecuali kopi Seluruh tanaman pemerintah Seluruh tanaman pemerintah kecuali kopi 1837 1840 1845 1837 1840 1845 1837 1840 1845 Banten 76 92 48 2 20 25 2 4 7 Priangan 86 65 67 2 9 9 3 2 2 Krawang 25 42 37 25 42 37 - - - Cirebon 73 69 54 55 49 36 11 11 8 Tegal 51 44 36 35 28 23 7 6 10 Pekalongan 57 59 55 37 46 40 13 15 12 Semarang 35 30 25 5 5 10 6 1 2 Jepara 37 35 35 16 24 25 3 5 6 Rembang 35 31 25 5 14 21 0,5 1 2 Surabaya 29 32 33 28 31 31 3 3 4 Pasuruan 77 59 64 54 31 33 13 11 12 Besuki 40 47 54 12 19 24 4 6 7 Pacitan 60 72 63 22 - - - - - Kedu 86 79 97 6 1 6 5 2 1 Bagelan 35 81 62 23 54 43 6 15 11 Banyumas 77 68 74 35 33 36 12 12 9 Kediri 59 61 61 24 23 19 7 6 4 Madiun 60 59 51 26 23 23 4 5 4 Seluruh Jawa 54 57 53 20 25 25 4 6 6 Pengerahan tenaga kerja itu dilakukan dengan kontrak216 “walaupun pada kenyataannya dilakukan tekanan-tekanan yang halus oleh keompok elite supradesa atau secara paksa” . Kontrak-kontrak ini dibebankan di atas pundak penduduk. Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di lahan dan di pabrik ternyata lebih besar ketimbang yang dapat ditangani oleh tenaga kerja yang 215 Djoko Suryo, 1989, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, Yogyakarta Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, hlm 23 dalam Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia, Yogyakarta Aditya Media, 1994, hlm. 58. 216 tersedia, sehingga waktu kerja setiap individu Dengan waktu yang berlipat ganda, maka keluarga-keluarga Jawa dipaksa untuk mempunyai lebih banyak anak. Tambahan anak memungkinkan tersedianya tenaga kerja untuk mengolah tanah dan penyambung nafkah hidup, sementara tenaga lainnya dapat menjalankan kerja paksa yang diharuskan oleh Sistem Tanam Selain itu, pembukaan lahan untuk perkebunan serta pertumbuhan produksi, mendorong munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan-kegiatan non-pertanian yang berkaitan dengan perkebunan dan perpabrikan dan daerah Menurut van den Bosch pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran dapat berjalan dan penanaman hasil untuk ekspor pemerintah terjamin. Lagi pula rakyat memperoleh hasil lebih banyak dengan mengeluarkan tenaga kurang dari sistem Namun, maksud van den Bosch dalam mengerahkan tenaga kerja tidak jarang melampui batas-batasnya, seperti rakyat disuruh pergi jauh dari desanya untuk mengerjakan penanaman indigo selama berbulan-bulan, juga untuk menanam kopi di daerah yang baru Untuk tanaman kopi sering kali terjadi kesewenang-wenangan dalam hal meningkatkan jumlah tanaman kopi, sehingga setiap rumah tangga harus menangani sekitar 250 menjadi 217 Robert Van Niel, 60. 218 Benjamin White, “Demand For Labor and Population Growth in Colonial Java”, “Huma Ecology Vol. 1,3 1973 217 lihat juga Daniel Chirot, Social Change in The Modern Era, New York, Chicago Harcourt Brace Jovanivick, Publishers, 1986, h. 174. Dalam Erman Rajagukguk, Indonesia Hukum Tanah di Zaman Penjajahan tidak diterbitkan. 219 Ricklefs, M. C, hlm. 265. 220 Sartono Kartodirdjo, hlm. 306. 221 ibid, hlm. 312. 222 Jadi, proporsi jumlah kaum tani yang dilibatkan dalam pelayanan kerja paksa sangat besar dilihat dari jumlah seluruh penduduk Tabel perbandingan yang luar biasa besar mengingat tanah desa yang digunakan oleh Sistem Tanam Paksa amat terbatas akan tetapi 65-75 persen dari rumah tangga tani di Jawa terlibat dalam penanaman C. Pertumbuhan dan Penurunan Jumlah Penduduk Jawa Latihan Soal IPS Kelas 8 Bab 4 Hai semuanya! Pada kesempatan ini kita akan mencoba latihan soal IPS Kelas 8 nih tentang Perubahan Masyarakat Indonesia Pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan. Sudah pada siap? Kalau siap yuk kita mulai! 1. Perhatikan beberapa putusan di bawah ini. 1 Menetapkan Pancasila. 2 Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3 Menetapkan presiden dan wakil presiden. 4 Menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman sebagai lagu kebangsaan. 5 Menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah . . . 1, 2, dan 32, 4, dan 52, 3, dan 52, 3, dan 4 2. Serikat Islam asal mulanya adalah dari Serikat Dagang Islam, yang didirikan oleh pedagang Batik di Solo yang bernama . . . . Haji SamanhudiHaji MisbachKH Ahmad DahlanKH Hasyim Asyari 3. Perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan sebagainya pada masa penjajahan gagal mengusir penjajah dari Indonesia. Berikut yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut yaitu . . . . tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, bersifat kedaerahantujuan tidak jelas, bersifat kedaerahan, kalah persenjataantidak memiliki komandan perang yang baik, tergantung pada satu pemimpin, kalah persenjataankalah persenjataan, pemimpin tidak berpendidikan tinggi, semangat perjuangan lemah 4. Perjuangan Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang dimaksud adalah . . . . perang melawan penjajahdinyanyikannya lagu Indonesia Raya oleh para pemudamunculnya organisasi kedaerahankesadaran untuk membentuk pergerakan nasional 5. Pelaksanaan Tanam Paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena . . . rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendirirakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belandaselain menanami 1/5 tanaman, wajib juga harus menyerahkan 1/5 dari hari kerjanyadalam praktiknya tanah yang harus ditanami tanaman industri hampir 2/3 dari tanah yang terbaik 6. Berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad XX, adalah . . . . kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasibersifat lokal, kedaerahanmenggunakan persenjataan tradisionaltidak tergantung pada satu pemimpin 7. Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan . . . . Lord RanggaJohannes van den BoschDaendelsRaffles 8. Karena Gerakan 3A tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang mendirikan . . . . KeibodanPETAPUTERAJawa Hokokai 9. Pelaksanaan Politik Etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah . . . . perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskinkemajuan ekonomi akibat politik kolonial liberalpendidikan dengan munculnya golongan terpelajaririgasi telah memajukan pertanian khususnya di Jawa 10. Pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang disebut . . . . rodisekereiromushaoshamu seirei Bagaimana hasilnya? Memuaskan ga? Kalau mau belajar materinya lagi bisa dicoba disini nih Rangkuman Materi IPS Kelas 8 Bab 4 Terus semangat sampai nilainya bagus ya! Coba juga Latihan Soal UKK IPS Kelas 8

pengerahan tenaga rakyat yang sangat